Dibantai di Kampung Halaman, Nelangsa di Pengungsian, Rohingya Terpuruk dalam Nestapa

Di balik pagar kawat berduri, dengan jajaran kendaraan militer, sebuah bangunan sepi pusat repatriasi (pemulangan) berdiri di Nga Khu Ya, Myanmar.

Para petugas tampak berlalu-lalang dengan senyum menyeringai di wajahnya. Sebuah plang yang bertuliskan petunjuk untuk menyambut kedatangan muslim Rohingya ke Myanmar terlihat: Tunggu di sini untuk difoto, ke sana untuk mengambil kartu identitas.

Sejumlah pria berjaga dengan tongkat keamanan di tangan. Seolah-olah, ini adalah bandara internasional yang siap menyambut wisatawan, dan bukan perbatasan terpencil yang tak ramah.

Satu-satu hal yang hilang dari Nga Khu Ya adalah etnis Rohingya itu sendiri.

Sejak lebih dari 730.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh tepat dua tahun lalu, pemerintah kedua negara telah berulang kali berjanji bahwa muslim Rohingya akan kembali. Namun, berkali-kali pula janji itu diingkari.

Pada kenyataannya, tak ada ratusan ribu, atau bahkan sekadar ribuan muslim Rohingya di sana.

Janji Pemulangan Gagal Dijalankan

Setelah pemerintah menyerukan jaminan keamanan untuk mereka jika kembali ke Myanmar, hanya belasan warga yang mencoba kembali ke bumi Myanmar.

Menurut The New York Times, pada gelombang pertama sekitar 1.200 orang seharusnya dijadwalkan kembali pada Januari 2018 lalu.

Namun, rencana itu kemudian ditunda oleh pemerintah Bangladesh, menyusul protes internasional atas gagasan mengembalikan korban Rohingya ke pusat penampungan di lokasi yang terkena dampak terparah dari pembantaian etnis itu.

April 2018, Myanmar dan Bangladesh melanjutkan kesepakatan untuk memulangkan muslim Rohingya secara aman dan bermartabat. Tetapi, hal itu tidak juga terjadi.

Bangladesh, negara mayoritas muslim yang menjadi tempat perlindungan Rohingya, awal Agustus lalu menyampaikan sikap setuju atas pemulangan Rohingya.

“Saya sangat positif,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh, A.K. Abdul Momen kepada wartawan. “Saya berharap, kita bisa mulai di bulan ini.”

November tahun lalu, Win Myat Aye, Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar menyampaikan bahwa rencana pemulangan akan dimulai dalam waktu dekat.

Lebih dari 15 hari, sebanyak 2.165 orang akan diproses melalui kamp pemulangan Nga Khu Ya.

Selanjutnya, 5.000 orang akan menyusul. Itu janjinya.

“Mereka dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan,” kata Win Myat Aye. “Mereka bisa tinggal di tempat asalnya. Jika tidak ada perumahan di sana, mereka dapat tinggal di dekat tempat asal mereka.”

Belum lama ini pemerintah Myanmar kembali mengklaim pemulangan 3.450 Rohingya akan dimulai pada Kamis (22/8) kemarin.

Sekali lagi, rencana itu juga berlalu tanpa ada pergerakan di perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Ratusan ribu muslim Rohingya di pengungsian Bangladesh menolak keras ajakan untuk pulang ke Myanmar. Tidak ada satu pun orang Rohingya yang mau menaiki lima bus dan dua truk yang disiapkan.

Sandiwara pemulangan Rohingya ke Nga Khu Ya hanya menyisakan bangunan-bangunan kosong yang mulai rusak. Tidak ada kehadiran warga Rohingya di sana.

Pemantauan The New York Times hanya menemukan seekor anjing tertidur pulas di pintu bangunan yang sunyi. Bahkan, tidak ada penjaga di sana. Kosong.

Atas tindakan pemerintah Myanmar kepada Rohingya, para pejabat PBB meminta pemerintah Myanmar untuk diadili atas tuduhan genosida.

PBB pun membentuk tim pencari fakta khusus untuk Myanmar. Tim tersebut dibentuk pada 25 Agustus 2017 dan diketuai oleh Marzuki Darusman.

Bangladesh yang dijadikan tempat pengungsian bagi warga Rohingya, sebenarnya masih berjuang mengatasi masalah pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.

Kepada warganya, pemerintah Bangladesh memastikan bahwa anggaran negara tidak akan dialihkan kepada pengungsi Rohingya.

Pada hari Kamis, Radhika Coomaraswamy, seorang ahli misi pencarian fakta PBB untuk Myanmar mengatakan, kondisi di Nga Khu Ya tidak cukup kondusif bagi kembalinya Rohingya.

“Kami telah diperlihatkan gambar satelit yang menunjukkan situasi di Rakhine utara, di mana semua desa telah dibuldoser,” katanya pada konferensi pers di markas besar PBB, New York.

Rencana Pemulangan Hanya Fantasi

Menurut angka otoritas imigrasi Myanmar, dari Mei 2018 hingga Mei 2019, hanya 185 Rohingya yang dipulangkan dari Bangladesh.

Dari 185 orang itu, 92 telah ditangkap oleh pihak berwenang di Myanmar ketika mencoba melarikan diri dari negara itu dengan perahu.

Sementara 62 orang lainnya baru saja dibebaskan dari penjara di Myanmar.

Menurut pemerintah, hanya 31 orang dari hampir tiga perempat juta orang Rohingya yang kembali “atas kemauan sendiri”.

Ketika ditanya lebih lanjut soal jumlah yang terbilang kecil itu, pemerintah Myanmar menuduh militan Rohingya dan badan amal muslim yang mendukung kamp pengungsian di Bangladesh menghalangi orang Rohingya untuk kembali.

“Teroris Muslim di kamp mengatakan bahwa tidak aman untuk kembali, jadi orang tidak berani,” kata U Soe Aung, Kepala Departemen Administrasi Umum di Maungdaw, sebuah kota di Rakhine yang dulunya merupakan wilayah Rohingya.

Ajakan Pemerintah Myanmar dan Ketakutan Rohingya

Kepala Pemerintahan de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi dikabarkan telah menyusun ‘penyambutan’ bagi warga Rohingya.

Konselor negara sudah memutuskan untuk menerima kembali orang-orang yang tinggal di Myanmar dan meninggalkan negara itu untuk suatu alasan,” kata Menteri Kesejahteraan Sosial, Win Myat Aye, merujuk pada pernyataan Aung San Suu Kyi. “Tidak ada alasan untuk tidak kembali.”

Namun, ajakan pemimpin Myanmar yang pernah meraih penghargaan perdamaian dari Nobel itu ditanggapi skeptis oleh warga Rohingya. Mereka takut tentang apa yang akan menimpa mereka jika kembali ke tanah Myanmar.

Setelah sekelompok gerilyawan Rohingya menyerang pos-pos polisi dan perkemahan tentara pada 25 Agustus 2017, kericuhan pecah.

Dalam hitungan jam, terjadi eksekusi massal, pemerkosaan, dan pembakaran ratusan desa yang ditinggali Rohingya.

Pelaku kebrutalan tersebut tak lain adalah pasukan keamanan Myanmar. Bahkan, kelompok Buddhis Myanmar turut terlibat dalam peristiwa pertumpahan darah itu.

Tim medis melaporkan, setidaknya 6.700 warga mati secara tragis, pada bulan pembantaian itu.

Sementara pembantaian terjadi, pemerintah Myanmar justru menunjukkan dukungan, dengan mengatakan aksi tersebut sebagai “operasi pembersihan”.

Menghindari penumpasan etnisnya, warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh. Hingga kini di Bangladesh masih berdiri pengungsian kumuh yang disebut sebagai pengungsian terbesar di dunia.

Ketika musim penghujan datang, kamp pengungsian itu menjadi kotor dengan lumpur. Penampungan air pun berubah menjadi wadah pembiakan penyakit.

Penderitaan warga Rohingya masih ditambah oleh meluasnya perdagangan manusia. Gadis-gadis Rohingya seolah diperuntukan sebagai pelacur. Mereka dijadikan budak di Asia Tenggara.

“Bagaimana kita bisa percaya mereka yang membunuh orang-orang terdekat dan terkasih kita?” Kata Ramjan Ali, satu-satunya yang selamat setelah keluarganya di Desa Tula Toli tewas dibantai.

Ungkapan lain diutarakan Saiful Islam, seorang pemimpin kamp Rohingya di Bangladesh. “Saya sangat merindukan rumah saya. Tapi saya tidak ingin kembali ke tempat di mana keluarga saya terbunuh.”

Perubahan Lanskap Wilayah Lama Rohingya

Rakhine Utara, dulunya menjadi pemukiman bagi sekitar satu juta warga Rohingya. Kini, sebagian besar pemukiman sudah hilang. Sisa Masjid yang terbakar menjadi bukti bahwa mereka pernah tinggal.

Pemerintah Myanmar dikabarkan telah menyalurkan dana untuk pembangunan infrastruktur di Rakhine.

Pembangunan sejumlah fasilitas seperti pembangkit listrik baru, gedung pemerintahan, pangkalan militer, hingga penjaga perbatasan mulai direncanakan.

Sebagian fasilitas baru itu dibangun di atas puing-puing bekas pemukiman Rohingya.

International Cyber Policy Center di Australian Strategic Policy Institute, analisis gambar satelit menemukan bahwa hampir 60 pemukiman Rohingya dihancurkan tahun lalu, jauh setelah kekerasan memuncak pada 2017.

Penghancuran desa Rohingya berlanjut hingga tahun ini, demikian temuan studi tersebut.

Meski berkali mengumumkan rencana pemulangan Rohingya, tetapi pejabat Myanmar tidak pernah secara jelas menyebut di mana para warga Rohingya akan kembali.

Tak hanya hilangnya pemukiman dan rusaknya Masjid, pemerintah Myanmar pun mulai membangun tempat peribadatan baru di sana.

Namun, bukan Masjid yang mereka perbarui di tanah yang dulunya ditinggali Muslim Rohingya, melainkan Pagoda Buddha.

Pada 5 Agustus, sebuah misi pencarian fakta PBB mengeluarkan sebuah laporan yang merekomendasikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang katanya telah membantu dalam merekayasa ulang wilayah tersebut.

Perusahaan-perusahaan itu disebut memiliki kaitan dengan pihak militer Myanmar, Tatmadaw.

PBB mengatakan tidak ada pengungsi yang harus kembali ke tempat di mana keselamatan dan keamanan mereka tidak terjamin.

Bantahan pemerintah

Atas semua tuduhan yang ditujukan kepada pemerintah Myanmar, disertai bukti-bukti sisa pembantaian etnis Rohingya, pemerintah Myanmar menyampaikan bantahannya.

Pemerintah menolak bahwa pasukan keamanannya terlibat dalam kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya.

Menurut pemerintah, Tatmadaw juga tidak terlibat dalam penembakan anak-anak yang melarikan diri dari kawasan Rohingya.

“Tidak ada seorang Muslim pun yang tidak bersalah terbunuh,” kata Soe Aung, pejabat Kotapraja Maungdaw.

Tahun lalu, PBB merekomendasikan penyelidikan terhadap komandan Tatmadaw karena tuduhan kejahatan kemanusiaan. Namun, hak tersebut ditolak Aung San Suu Kyi.

Di mata pemerintah Myanmar, Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.

Lebih kontroversial lagi, mereka yang ingin kembali harus menerima kartu identitas yang menurut para kritikus akan menjadikan kewarganegaraan mereka resmi.

Tetapi, pemerintah Myanmar dikatakan tidak mengenal nama “Rohingya”. Mereka hanya mengeluarkan identitas atas nama Bengali.

Hal itu menyiratkan bahwa mereka adalah penyelundup asing dari Bangladesh, bukan kelompok etnis dari Rakhine.

“‘Rohingya’ tidak nyata,” ujar Kyaw Kyaw Khine, Wakil Kepala Imigrasi.

Soal pembakaran di kawasan pemukiman lama Rohingya, menurut pemerintah hal tersebut dilakukan oleh mereka sendiri.

Myanmar membangun narasi bahwa Rohingya melakukan perusakan tempat tinggalnya untuk mendapat simpati internasional dan menerima limpahan bantuan dari negara-negara Muslim.

Sementara di kamp pengungsian Bangladesh, pengungsi Rohingya menghadapi keputusasaan.

Meski awalnya mereka diterima dengan hangat oleh warga Bangladesh, tetapi kesabaran negara itu dikatakan mulai menipis.

Pemerintah Bangladesh berkali-kali mengimbau agar pengungsi Rohingya kembali ke negara asalnya.

Tidak adanya kejelasan akan status kewarganegaraan etnis Rohingya membuat mereka tidak memiliki hak hukum untuk belajar, atau bekerja di luar kamp.

“Akankah anak-anak saya menjalani sisa hidup mereka di sini?” tanya Islam, Pemimpin Kamp Rohingya di Bangladesh. “Apakah ini satu-satunya kehidupan yang bisa kuberikan pada mereka?”