Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India

Pada 29 September, perempuan 19 tahun meninggal karena luka yang dideritanya setelah diperkosa secara massal oleh sekelompok pria di sebuah lapangan di distrik Hathras negara bagian Uttar Pradesh, India utara.

Dia adalah seorang Dalit, anggota komunitas yang berada di tingkat paling bawah sistem kasta India, sementara empat pelaku yang telah ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan dan pemerkosaan, berasal dari kasta yang lebih tinggi.

Perempuan itu selama dua minggu bertahan hidup di rumah sakit di Delhi setelah diperkosa pada 14 September, yang membuat tulang bagian belakangnya hancur.

Pada malam dia meninggal, polisi membawa jenazah korban ke desanya.

Alih-alih diserahkan ke keluarga yang berduka, keluarga korban mengatakan polisi bersikeras jenazah korban dikremasi di sana.

Saat keluarga menolak, mengatakan mereka ingin menyampaikan ucapan perpisahan,

polisi mengurung mereka di rumah dan membawa jenazah korban ke sebuah lapangan di mana jasadnya dibakar menggunakan bensin.

Pada 2014, Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa dengan sebuah janji “nol toleransi” pada kekerasan terhadap perempuan, setelah pemerkosaan massal dan pembunuhan seorang perempuan di Delhi pada 2012 mengejutkan negara tersebut.

Tapi India masih menjadi negara berbahaya di dunia bagi perempuan, menurut survei 2018 oleh Thomson Reuters Foundation, mengutip kekerasan seksual, tradisi kultural, dan perdagangan manusia menjadi alasan utama peringkat tersebut.

Pada 2019, rata-rata 87 pemerkosaan dilaporkan per hari, menurut data statistik resmi.

Masalah yang menimpa suku Dalit jauh lebih parah. Lebih dari 3.500 orang diperkosa di India pada 2019, meningkat 18,6 persen dibandingkan 2018.

Tetapi jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, kata Kiruba Munusamy, pengacara Dalit yang menangani kasus diskriminasi kasta dan kekerasan gender.

“Kelompok kasta atas menggunakan kekerasan seksual sebagai alat, untuk memperkuat hegemoni kasta mereka, dan supremasi kasta mereka,” jelas Munusamy, dikutip dari TIME, Jumat (16/10).

“Dan karena alasan itu, banyak keluarga yang takut mendatangi kantor polisi.”

Kasus Hathras memicu protes di seluruh negeri, termasuk di Delhi.

Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India

Kasta Dalit

Dulu dikenal dengan istilah “tak tersentuh”, Dalit adalah istilah untuk komunitas di bagian paling bawah sistem kasta Hindu.

Ada 200 juta warga Dalit di India, dan meskipun diskriminasi kasta dilarang secara hukum dalam konstitusi India tahun 1950, diskriminasi sistemik terhadap mereka tetap meluas.

Korban pemerkosaan Hathras dilaporkan berasal dari komunitas Valmiki, sebuah kasta yang dianggap “hierarki terendah” bahkan di antara Dalit di Uttar Pradesh, menurut Suryakant Waghmore, penulis Civility Against Caste.

Banyak aktivis Dalit melihat kasus Hathras sebagai contoh yang sangat brutal tentang bagaimana perempuan Dalit tidak hanya menjadi korban rutin kekerasan seksual di India, dan contoh bagaimana negara sering terlibat, sehingga sulit bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Korban pertama kali melaporkan pada polisi dia diperkosa pada 14 September, tak lama setelah serangan itu, tapi laporan baru ditangani polisi delapan hari kemudian pada 22 September.

Setelah kematiannya pada 29 September, polisi mengutip laporan forensik mengklaim perempuan itu tidak diperkosa, yang kemudian dibantah oleh dokter.

Sebuah perusahaan humas yang bekerja untuk pemerintah negara bagian Uttar Pradesh mendorong media memberitakan bahwa kasus itu sebagai “konspirasi untuk mendorong negara ke dalam kekacauan kasta,” menurut laporan media India.

Perilaku polisi dan pemerintah negara bagian, kata para aktivis, adalah contoh nyata dari diskriminasi sistemik.

“Orang tidak benar-benar menerima ketika Anda mengatakan bahwa Dalit didiskriminasi dari hari ke hari karena kasta,” ujar Munusamy.

“Tapi kasus Hathras adalah hal yang nyata.”

Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India

Diskriminasi Negara

Kasus pemerkosaan di India mendapat perhatian dunia pada 2012 saat kasus pemerkosaan massal dan pembunuhan seorang perempuan di dalam bus di Delhi.

Korban yang kemudian disebut Nirbhaya, meninggal di sebuah rumah sakit di Singapura dua pekan kemudian, setelah diterbangkan pemerintah India ke negara tersebut.

Aktivis Dalit mengatakan kedua kasus pemerkosaan ini adalah kasus yang sama-sama kejam, namun ada perbedaan perlakuan pemerintah terhadap dua korban ini karena masalah kasta.

“Kasus Hathras sangat mirip dengan Nirbhaya,” kata Munusamy.

“Pada kasus Nirbhaya, negara melakukan yang terbaik agar dia selamat. Tapi pada kasus Hathras, dia dibawa ke rumah sakit lokal.

Bahkan setelah dia meninggal, jasadnya tak diberikan penghormatan,” ujarnya.

(Korban pemerkosaan Hathras dirawat di rumah sakit Aligarh di Uttar Pradesh, dia dirujuk ke rumah sakit yang sama dengan Nirbhaya saat dia dirawat di Delhi sehari sebelum dia meninggal).

Setelah kasus Nirbhaya, banyak pihak menyerukan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku. Empat dari enam pelaku dihukum gantung pada Maret 2020.

Tanushree Pandey, jurnalis India Today, berada di Hathras ketika polisi membawa jenazah korban.

Videonya dari TKP diunggah saat itu juga di Twitter menampilkan polisi mengkremasi jasad korban tanpa kehadiran keluarga, yang kemudian memicu protes.

Polisi juga menutup desa yang menjadi TKP pemerkosaan.

Saat pemimpin oposisi Rahul dan Priyanka Gandhi mendatangi desa tersebut untuk bertemu keluarga korban, video menunjukkan polisi mendorong Rahul hingga terjatuh.

Pada hari yang sama, kepolisian Uttar Pradesh mengklaim bahwa berdasarkan laporan forensik, tak ada pemerkosaan dan korban meninggal karena dicekik.

Negara melalui agen humasnya mendorong media mengangkat isu ini. Tapi uji forensik yang dilaksanakan delapan hari setelah pemerkosaan, disimpulkan terjadi pemerkosaan.

Pada 2 Oktober, polisi menyerang paman korban dan mengintimidasi keluarga korban agar berhenti berbicara ke wartawan, menurut sepupu korban.

Di tengah kemarahan publik, pengawas polisi di Hathras diskors karena “kelalaian dan pengawasan yang lemah” oleh pemerintah Uttar Pradesh, bersama dengan empat orang lainnya.

Namun menurut pengacara keluarga korban, intimidasi terus berlanjut saat perhatian nasional terhadap kasus ini meningkat.

“Keluarga menerima ancaman terbuka, ponsel mereka disadap polisi,” kata pengacara ini.

“Beginikah cara memperlakukan keluarga korban? Mereka merasa tidak aman, tetangga mereka kasar ke mereka. Mereka tidak ingin kompensasi, mereka mau keadilan.”

Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India

Ketidakadilan Sistemik Kasta

Aktivis mengatakan seperti halnya rasisme institusional di kepolisian AS, kasus Hathras menunjukkan masalah dengan polisi India bukan disebabkan oleh beberapa apel busuk tetapi karena masalah sistemik dengan kasta.

Uttar Pradesh adalah negara bagian terpadat di India dengan populasi lebih dari 200 juta.

Kasta Thakur adalah kasta yang dominan di sana, yang jumlahnya hanya 8 persen dari populasi tetapi memiliki lebih dari 50 persen tanah, menurut Print.

Keempat tersangka pemerkosa adalah kasta Thakur. Orang Thakur memiliki peran besar di kepolisian dan pemerintah negara bagian, termasuk menteri utama negara bagian, Adityanath, seorang tokoh senior di Partai Nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India.

“Supremasi Thakur, kepemilikan tanah, dan kekuatan yang dimainkan Thakur dalam politik elektoral sangat signifikan.

Petugas polisi, hakim, semuanya dari komunitas Thakur. Ketidaktahuan yang serius tentang hukum berasal dari kenyataan bahwa mereka semua adalah orang Thakur dan mereka ingin mempertahankan supremasi mereka. Itu adalah sesuatu yang tertanam dalam budaya Uttar Pradesh,” jelas Munusamy.

“Kebanyakan Dalit di pedesaan bekerja di lahan pertanian kelompok kasta atas.

Jadi, jika mereka mengajukan laporan, mereka harus mempertaruhkan mata pencaharian dan keselamatan mereka. ”

Para aktivis mengatakan, dinamika kekuasaan di Uttar Pradesh adalah kunci untuk memahami respons negara terhadap kasus Hathras.

“Fakta bahwa para pelaku tindakan brutal dan menghebohkan ini berasal dari kasta yang sama dengan Adityanath, memberi petunjuk mengapa pemerintahnya gagal melindungi gadis itu,” kata Ahsan Khan, presiden Dewan Muslim Amerika India.

Diskriminasi Negara dalam Kasus Pemerkosaan Massal Perempuan Kasta Dalit di India

Jalan Panjang Menuju Perubahan

Kasus Hathras adalah salah satu contoh paling menonjol dari pemerkosaan seorang perempuan Dalit yang terus menerus mendapat perhatian nasional di India.

“Bagi kami, ini sangat penting karena merupakan tonggak sejarah gerakan perempuan Dalit. Membawa kami ke panggung utama.

Dan hal itu telah menciptakan ruang bagi isu perempuan dan anak perempuan Dalit, yang seringkali terpinggirkan, tidak hanya oleh gerakan hak-hak perempuan feminis, tetapi juga oleh gerakan Dalit, yang cukup didominasi laki-laki,” jelas Manjula Pradeep, seorang aktivis hak asasi manusia Dalit dan mantan direktur eksekutif Navsarjan Trust, salah satu organisasi hak asasi Dalit terbesar di India.

Tetapi para aktivis mengatakan, jalan masih panjang sebelum mereka mencapai perubahan budaya yang abadi.

“Saya pikir pemikiran masyarakat harus berubah,” kata Pradeep.

“India adalah masyarakat yang sangat berbasis kasta dan juga masyarakat patriarkal.

Pikiran orang sangat sempit, dan mereka menyukai gagasan tentang kemurnian dan polusi, di mana mereka tidak melihat orang lain sederajat.

Pola pikir itu harus diubah, dan itu tantangan terbesar bagi kami. Karena orang yang tidak ingin berubah, karena ada kekuatan. ”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *