Investigasi Komnas HAM: Beban Psikologis Ikut Andil Pemicu Petugas KPPS Meninggal

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyelidiki kasus kematian ratusan anggota KPPS yang usai bertugas Pemilu 17 April 2019 lalu. Proses penyelidikan itu dilakukan dimulai dengan meminta rekam data petugas bertugas. Sebab kasus kematian di wilayah Jawa Tengah menduduki urutan keempat secara nasional.

“Kami akan gerak menggali fakta apa penyebab petugas menderita hingga meninggal dunia. Dari data yang sudah dihimpun bahwa Jateng sendiri peringkat keempat selain Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta,” kata Tim pemantau pemilu dari Komnas HAM, Agus Suntoro usai gelar pertemuan di KPU Jateng, Rabu (15/5).

Dia menyebut, bukan hanya fisik. Masalah psikologis juga dinilai patut menjadi perhatian.

Konteks dalam hal ini, kita juga harus melihat psikologis,” imbuhnya.

Beban kerja petugas KPPS memang berat. Sehingga menguras fisik mereka. Namun, tekanan psikis menjadikan situasi dan kondisi sepanjang helatan pemilu tahun ini bisa jadi turut menekan psikologis petugas KPPS.

Maka dari itu data yang dikumpulkan akan dikombinasikan secara nasional. Sehingga ke depan dapat menjadi bahan tolak ukur perbaikan regulasi. Sebagai petugas ad hoc, kata dia harus mendapatkan hak layak untuk hidup. Sekaligus hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Jadi petugas penyelenggara pemilu harus punya hak hidup dan mendapatkan kesehatan yang layak. Kami juga minta keterangan dari Dinas Kesehatan soal hak mendapatkan layanan kesehatan bagi petugas ad hoc,” jelasnya.

Koordinator Bidang SDM KPU Jateng, Muhammad Taufiqurahman mengaku sampai data terkini petugas KPPS yang meninggal ada 96 orang. “Data bertambah jadi 96 orang meninggal. Sedangkan untuk data yang sakit dan mengalami keguguran mencapai 931 orang,” jelasnya.

Di singgung mengenai pembenahan mekanisme penyelenggaraan Pemilu serentak, ia berkilah bila kini masih fokus merampungkan proses rekapitulasi. “Ya nantinya akan kita bahas kemudian,” tutup Taufiqurahman