Pemerintah Terus Evaluasi 9 Perusahaan yang Diizinkan Ekspor Benih Lobster

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Safri Burhanuddin menanggapi kritikan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti soal izin ekspor benih lobster.

 

Susi mempertanyakan hak dan kredibilitas 9 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor tersebut, siapa mereka dan mengapa mereka bisa terpilih.

 

“Apa hak 9 perusahaan mengambil keberlanjutan sebuah sumber daya laut yang dijadikan misi pemerintah 2014-2019, laut masa depan bangsa!!! Kenapa bapak presiden @jokowi @djpt_kkp @DitPSDI @suhanaipb melakukan hal seperti ini??? Kenapa??? siapa mereka? Kenapa mereka terpilih untuk dapat privilege? Kok bisa?,” tulis Susi dalam akun Twitternya, sebagaimana dikutip Minggu (31/5).

 

Kata Safri, pihaknya akan terus mengkaji kinerja 9 perusahaan yang mendapat izin ekspor tersebut. “Ada 9 perusahaan, itu kredibel tidak sih? Akan kita lihat perjalanannya, makanya kita akan uji Permen 12/2020 itu, apakah akan jalan sesuai target, karena Presiden sudah setuju, tidak ada masalah,” jelas Safri.

 

Pihaknya juga terus mendorong agar ekspor dibatasi dan pembudidaya mendapatkan keistimewaan agar bisa berkembang. Karena masalahnya saat ini, pembudidaya harus bersaing dengan eksportir yang sudah memiliki sistem yang lebih canggih sehingga mereka bakal tertinggal.

 

“Memang butuh proses dan waktu. Sekarang kan mereka (nelayan) butuh dana cash, realitasnya. Kontrolnya, makanya jangan sampai berlebihan, kalau secara lingkungan kan 2 persen,” jelas Safri.

 

Selain itu, pihaknya juga akan terus mengawasi jalannya Permen 12/2020 yang mengatur soal ekspor benih lobster ini agar pembudidaya lokal bisa ikut bersaing. “Kami akan monitor, apakah budidaya bisa jalan dan apakah benih-benih ini masih bisa dikontrol ekspornya, kalau jor-joran juga akan susah bersaing,” jelasnya.