Wapres Buka Niat Jokowi Turunkan Tagihan Listrik Orang Miskin

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tagihan listrik bagi masyarakat miskin untuk meringankan beban mereka dari imbas virus corona (Covid-19) yang tengah mewabah di Indonesia. 

Ia mengatakan rencana pemberian keringanan tarif tersebut sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang dilakukan dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Kami pertimbangkan untuk memberikan keringanan pembiayaan tagihan listrik yaitu untuk rumah tangga miskin,” kata Ma’ruf saat melakukan teleconference dengan wartawan, Selasa (24/3).

 

Meski demikian, Ma’ruf tak menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pemberian keringanan tagihan tersebut. Ia hanya merinci golongan rumah tangga miskin yang berpotensi mendapatkan keringanan adalah pelanggan 450 VA – 900 VA yang sudah terdaftar di Kemensos.

 

Ma’ruf menegaskan bahwa pemerintah tak ingin keringanan pembayaran listrik itu justru salah sasaran dan hanya dinikmati oleh orang kaya. “Makanya dilakukan seleksi supaya tak salah diberikan bantuan subsisdi kepada yang berhak,” kata dia.

 

Ma’ruf menyatakan rencana tersebut nantinya akan dibahas bersama Presiden Joko Widodo. Wabah virus corona meluas di Indonesia sebulan belakangan ini.

 

Data Kementerian Kesehatan sampai dengan saat ini virus sudah menginfeksi 686 orang. Dari total kasus infeksi tersebut, 55 di antaranya meninggal dunia.

 

Tak hanya manusia, virus juga telah menginfeksi ekonomi dalam negeri. Salah satunya, sektor pariwisata.

 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) cabang Sulawesi Selatan menyatakan penyebaran wabah virus corona belakangan ini telah menekan usaha anggota mereka. Untuk bidang perhotelan, Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan wabah telah membuat tingkat keterisian kamar anjlok hingga tersisa 8 persen-10 persen saja.

 

Karena masalah itulah, anggotanya banyak yang mulai merumahkan karyawan. Pengusaha perhotelan tidak punya pilihan lain selain kebijakan tersebut.

 

“Melihat occupancy yang hanya 8 persen-10 persen dan sama sekali tidak ada event di hotel-hotel, tidak ada opsi selain merumahkan karyawan selama dua bulan. Semoga badai ini segera berlalu agar mereka kembali kerja,” kata Anggiat di Makasar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *